10 Pasukan Khusus Terbaik Dunia

urutan pasukan khusus terbaik dunia:

10.Turkey "Maroon Berets"

Maroon Baret adalah kekuatan bersenjata elit yang diciptakan oleh petugas dari Tentara Turki. Unit diciptakan untuk menghilangkan serangan di dalam atau di luar ke negara itu . Seorang petugas MB dapat bertahan dalam setiap jenis medan dan iklim, karena mereka sangat terlatih , terdidik dan khusus tentara .
Maroon Baret Turki ( MB ) memenangkan tempat pertama di Jerman 2004 Persaingan tapi sebelum itu menjadi pusat sorotan ketika mereka menangkap pemimpin PKK Abdullah Ocalan di Kenya . Identitas MB tetap diklasifikasikan oleh MIT ( Secret Service Turki ) .

Dalam tiga kategori pendidikan & pelatihan diberikan kepada MB . Ini adalah . B domestik . Internasional c . khusus

Dalam 3 kategori mereka memiliki 47 mata pelajaran yang berbeda dari pendidikan dan ujian . Pelatihan di dalam negeri membutuhkan 72 minggu pelatihan dasar , pelatihan International membutuhkan waktu 10 sampai 52 minggu pelatihan khusus di berbagai negara . Dibutuhkan 3,5 tahun untuk menjadi MB . Baret Maroon adalah salah satu yang paling mampu kelompok operasi khusus di dunia saat ini .

Ini adalah beberapa pelatihan dan pendidikan yang mereka harus capai sebelum mereka menjadi MB . Domestik : teknik Perang , pendidikan jasmani & kebugaran , seni bela diri , Mengidentifikasi -lokasi , jarak jauh mengeksplorasi & patroli , infiltrasi , kelangsungan hidup , interogasi / anti - interogasi , melarikan diri , operasi khusus , operasi psikologis , sandera / penyelamatan & bantuan sipil , terjun payung , komando , perlindungan pribadi , musim dingin perang , manusia katak , dan paralayang . Khusus : Bahan Peledak , teknik ledakan , tambang & jebakan , pertolongan pertama , paramedis , kelangsungan hidup - escape , persenjataan ringan dan berat , komunikasi , program pemutusan arsenal . Internasional : Menguasai pada Pasukan Khusus , unit Air , hubungan sipil , patroli , survival , program operasi psikologis . Unit ini juga dilengkapi diplomat .

Standar Senjata meliputi
M16
Peluncur granat M203
Heckler & Koch HK33
H & K G3A3
Barrett M82A1
Heckler & Koch MP5
M249 Squad Senjata Otomatis
Heckler & Koch G3
CheyTac Intervensi ( 0,408 Cheyenne Taktis chambering )
Sebuah Beret Maroon juga bisa mendapatkan senjata api lain sesuai dengan pilihannya , dibayar oleh korps .

9.Norway"marinejegerkommandoen" (MJK)

Marinejegerkommandoen ( MJK ) adalah operasi khusus maritim unit pasukan Norwegia . Ini secara resmi didirikan pada tahun 1951 . Hal ini terletak di Ramsund di bagian utara Norwegia dan di Haakonsvern Naval Base di Bergen . MJK digunakan dalam berbagai jenis operasi , seperti perang konvensional , perang gerilya , pengintaian khusus , pemulihan atau perlindungan kapal dan instalasi minyak , berbagai misi kontra-terorisme , penyelamatan sandera dan aksi langsung (termasuk sabotase , serangan , penculikan dan spesifik pembunuhan musuh ) .
Seperti yang diharapkan dari setiap pasukan khusus , pelatihan untuk menjadi operasi MJK adalah panjang dan sulit , mengambil minimal dua tahun dan kemudian lebih lanjut ditambah dengan mata kuliah yang diambil selama periode kontrak berikut, seperti pelatihan medis lapangan, pelatihan sniper dan maju udara kontrol ( FAC ) pelatihan . Para calon dimasukkan melalui tes sangat menuntut , pada salah satu bidang - tes yang dikenal masyarakat , masing-masing calon (yang pada saat ini seleksi terdiri dari sekitar 5-8 orang ) harus membawa 60 kg ( 130 lb ) ransel saat sedang diburu oleh " musuh " yang terdiri dari Home Guard - tentara , K - 9 unit dan polisi . Pada beberapa titik dalam ujian , para kandidat akan ditangkap dan dikirim ke 36 jam interogasi kasar ( CAC - pelatihan) .


8.Germany"Kommando Spezialkräfte" (KSK)

KSK Kommando Spezialkräfte ( Komando Pasukan Khusus , KSK ) adalah pasukan khusus satuan militer elit terdiri dari Operasi Khusus tentara dikumpulkan dari jajaran Jerman Bundeswehr dan diselenggarakan di bawah Divisi Spezielle Operationen ( Divisi Operasi Khusus , DSO ) . Unit ini telah menerima banyak penghargaan dari dekorasi dan NATO , Amerika Serikat dan afiliasinya . Operator KSK sering diminta untuk operasi anti - teror bersama, terutama di Balkan dan Timur Tengah .
Dari tahun 1973 , sampai pembentukan KSK pada tahun 1996 , pemerintah Jerman Barat (dan kemudian Jerman) ditugaskan semua kegiatan operasi kontra - teroris dan khusus untuk terkenal GSG 9; kepolisian sangat terlatih dibuat tak lama setelah peristiwa tragis yang terjadi selama tahun 1972 Munich Olimpiade . Sebelum 1973 , Fernspäher tentara (Long - Distance Reconnaissance ) , angkatan laut Kampfschwimmer (Memerangi Perenang / " pasukan katak " ) , dan ( sampai 1989 ) Special Weapons Escort Perusahaan - Sonderwaffenbegleitkompanien [ 2 ] adalah satu-satunya unit militer sebanding dengan apa pun yang negara lain mungkin dilihat sebagai dedicated unit Pasukan Khusus . Setelah aktivasi KSK pada tanggal 1 April 1997, semua kecuali satu dari Fernspähkompanie telah baik dibubarkan atau digabungkan ke unit yang baru dibentuk .
Seperti semua unit militer Jerman , KSK penyebaran memerlukan otorisasi dari Bundestag Jerman ( Federal Assembly ) . Unit telah terlibat dalam berbagai kampanye anti - teror baik di Eropa dan di luar negeri , keterlibatan dikenal mencakup operasi di dalam Kosovo , Bosnia dan Herzegovina dan yang paling baru di Afghanistan . Seperti yang diharapkan dengan unit tersebut , rincian operasional tertentu seperti keberhasilan dan korban dianggap rahasia dan dipotong bahkan dari anggota peringkat tertinggi dari Bundestag . Praktek ini telah menimbulkan beberapa kekhawatiran serius , sehingga kesepakatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas baik , dengan mengungkapkan rincian misi untuk anggota yang dipilih dari Bundestag , dalam kaitannya dengan masa penyebaran pasukan KSK .

7.Poland "Grupa Reagowana Operacyjno-manewrowego" (GROM)

JW GROM (nama lengkap: JEDNOSTKA Wojskowa Grom) adalah satuan kontra-terorisme elit Polandia. Grom, yang merupakan singkatan dari Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, atau dalam bahasa Inggris Operasional Tanggap Grup Manuver, tetapi juga berarti "guntur", merupakan salah satu dari lima operasi pasukan khusus unit Angkatan Bersenjata Polandia. Secara resmi diaktifkan pada 13 Juli 1990  Hal ini digunakan dalam berbagai operasi khusus dan peran perang konvensional, termasuk tindakan-tindakan anti-terorisme dan proyeksi kekuatan di belakang garis musuh..
Nama unit lainnya adalah JEDNOSTKA Wojskowa 2305 (Unit Militer 2305).

6.Israel "Sayeret Matkal"

Sayeret Matkal (Ibrani: סיירת מטכ"ל, Staf Umum Reconnaissance Unit) adalah satuan pasukan khusus Angkatan Pertahanan Israel (IDF) Pertama dan terutama bidang satuan intelijen, melakukan pengintaian yang mendalam di belakang garis musuh untuk mendapatkan intelijen strategis. , Sayeret Matkal juga bertugas dengan kontra-terorisme dan penyanderaan penyelamatan luar perbatasan Israel. unit adalah model setelah Angkatan Darat Inggris Special Air Service, mengambil motto unit "Who Dares Wins".  ini adalah bawahan langsung ke IDF Direktorat Intelijen Militer, juga disebut Aman dan, terutama di IDF, "Unit".
Unit ini terkenal untuk Operasi Thunderbolt, umumnya dikenal sebagai Operasi Entebbe, di mana ia menyelamatkan lebih dari 100 penumpang Air France dibajak dan diterbangkan ke Uganda oleh teroris PFLP-EO,  menewaskan 52 pejuang musuh sementara kehilangan hanya komandan elemen serbu , Yonatan Netanyahu, dan tiga sandera.


5.Canada "Joint Task Foce2"

Joint Task Force 2 (JTF2) (Perancis: Deuxième Angkatan opérationnelle interarmées, FOI 2) adalah pasukan operasi khusus elit Pasukan Kanada terutama bertugas operasi kontra-terorisme. JTF2 berfungsi bersama Canadian Resimen Operasi Khusus, Kanada. Response Unit Insiden sendi dan 427 Operasi Khusus Penerbangan Skuadron sebagai bagian dari Operasi Khusus Komando Pasukan Kanada.
Banyak informasi mengenai Joint Task Force 2 diklasifikasikan, dan tidak dikomentari oleh Pemerintah Kanada.

4.Russia "spetnaz GRU"

Spetsnaz GRU adalah formasi militer elit di bawah kendali intelijen militer GRU layanan . Ini adalah pertama Soviet / Rusia Spetsnaz ( pasukan khusus ) kekuatan , lebih dari dua dekade lebih tua dari nya KGB / FSB dan rekan-rekan MVD . Singkatan penuh GRU GSH ( Rusia : ГРУ ГШ ) atau Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye Generalnovo Shtaba ( Rusia : Главное Разведывательное Управление Генерального Штаба ) berarti Utama Direktorat Intelijen dari Staf Umum ( dari Federasi Rusia ) . Akronim , bagaimanapun , biasanya disingkat menjadi hanya GRU ( Rusia : ГРУ ) yang merupakan singkatan Glavnoye Razvedyvatel'noye Upravleniye ( Rusia : Главное Разведывательное Управление ) ( bahasa Inggris : Direktorat Intelijen Utama ) . Kata " Spetsnaz " sering ditulis dalam huruf kapital semua ( " Spetsnaz " ) . Pada tahun 2010 , menyusul reformasi militer Rusia , GRU Spetsnaz dibubarkan dan sebagai gantinya ditempatkan dalam divisi yang berbeda dari Angkatan Darat dari Militer Rusia , . Tahun 2013 , namun, beberapa unit ditugaskan kembali ke divisi GRU dan ditempatkan di bawah otoritas GRU sekali lagi.

3.Indonesia "KOPASSUS"

 Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang dimiliki olehTNI Angkatan Darat, Indonesia. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti teror.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah operasi penumpasan DI/TII, operasi militerPRRI/Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30S/PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang-Thailand (Woyla), Operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan KOPASSUS tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi KOPASSUS yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti: Penyusupan ke pengungsi Vietnam di pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk di kordinasikan dengan pihak Amerika Serikat (CIA), penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh (long range recce) di perbatasan Papua nugini.

Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto Berani, Benar, Berhasil.

2.United States "1st SFOD-D & DEVGRU"

1 Pasukan Khusus Detasemen Operasional - Delta ( 1st SFOD - D ) , dikenal sebagai Delta Force , adalah komponen Angkatan Darat AS Komando Operasi Khusus Gabungan . Itu sebelumnya terdaftar sebagai Combat Aplikasi Group by Departemen Pertahanan tetapi sejak itu telah resmi kembali ditunjuk Tentara Compartmented Elements ( ACE ) . Sementara 1st SFOD - D secara administratif didukung oleh USASOC , itu jatuh di bawah kendali operasional dari Komando Operasi Khusus Gabungan . Delta Force dan rekan Angkatan Laut , yang khusus Development Group Naval Warfare , adalah unit kontra-terorisme utama Amerika Serikat militer . Hal ini sering disebut di media AS sebagai Unit Misi Khusus .
Tugas utama Delta Force adalah kontra-terorisme , aksi langsung , dan operasi intervensi nasional , meskipun itu adalah kelompok yang sangat serbaguna mampu melakukan berbagai jenis misi klandestin , termasuk , namun tidak terbatas pada , sandera penyelamatan dan serangan .
Central Intelligence Agency yang sangat rahasia Divisi Kegiatan Khusus ( SAD ) dan lebih khusus elit Grup yang Operasi Khusus ( SOG ) sering bekerja dengan - dan merekrut - . Operator dari Delta Force

1.United Kingdom, New Zealand, Australia "SAS, NZSAS, SASR" (Special Air Service)

The Special Air Service atau SAS adalah resimen Angkatan Darat Inggris merupakan pada tanggal 31 Mei 1950.  Ini adalah bagian dari Britania Raya Pasukan Khusus ( UKSF ) dan telah menjabat sebagai model untuk pasukan khusus dari banyak negara lain di seluruh dunia . The SAS bersama dengan Kapal Pelayanan Khusus ( SBS ) , Special Reconnaissance Resimen ( SRR ) , Pasukan Khusus Support Group ( SFSG ) , 18 ( UKSF ) Resimen Signal dan Pasukan Khusus Aviation bentuk Wing Joint yang UKSF bawah komando Pasukan Khusus Direktur .
SAS menelusuri asal-usulnya ke tahun 1941 dan Perang Dunia Kedua , dan direformasi sebagai bagian dari Tentara Teritorial pada tahun 1947 , dan diberi nama Batalyon ke-21 , Resimen SAS , ( Artists Rifles ) . Reguler Angkatan Darat 22 SAS kemudian mendapatkan ketenaran dan pengakuan di seluruh dunia setelah berhasil menyerang Kedutaan Besar Iran di London dan menyelamatkan sandera selama tahun 1980 Iran Kedutaan pengepungan , mengangkat resimen dari ketidakjelasan luar pembentukan militer .
The Special Air Service saat ini terdiri dari 22 Special Air Layanan Resimen Angkatan Darat Reguler , 21 Resimen Special Air Layanan dan 23 Air Pelayanan Khusus Resimen dari Tentara Teritorial . Hal ini terutama bertugas dengan kontra-terorisme di masa damai dan operasi khusus dalam masa perang .

Terorisme

Terorisme

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Pengertian Terorisme

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidinadalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan olehNoam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Terorisme di dunia

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedungPentagon.

Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut.

Kejadian ini merupakan isu global yang memengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali, tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan Anti Terrorism, Crime and Security Act, December 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia, seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill.

Definisi Terorisme

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.” Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war.

Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Sedangkan menurut Prof. Brian Jenkins, Phd., Terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai apa pengertian terorisme tersebut, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism),dimana Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Crimes against Humanity masuk kategori Gross Violation of Human Rights (Pelanggaran HAM Berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se , tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.

Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:

1.    Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.

2.    Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.

3.    Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.

4.    Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ''(lex specialis derogat lex generalis)''. Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis, harus memenuhi kriteria^[16]:

1.    bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.

2.    bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

1.    Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.

2.    Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.

3.    Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia^[20]. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkanBukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi^[:

1.    Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.

2.    Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

3.    Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

4.    Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme pemeriksaan (Hearing)secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan. Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa, akan tetapi juga terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror.

Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Antiterorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (arbitrary detention) pengingkaran terhadap prinsip free and fair trial. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.

sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme

^.

Teroris Paling Berbahaya Di Dunia

Masalah teror sudah menjadi musuh bagi semua negara di dunia (terutama negara-negara barat), Keeksistensian dan aksinya dianggap banyak meresahkan masyarakat (Walau ada beberapa yang menurut saya mempunyai tujuan yang jelas dan mulia), Namun begitu tetap saja bagi banyak negara, Kelompok teroris di bawah ini dianggap sebagai sesuatu yang terlarang.

berikut adalah kelompok teroris yang di anggap berbahaya di dunia:

1. Al-Qaeda
Siapa yang tak kenal dengan Al-Qaeda. Kelompok teror terbesar di antara semua kelompok teroris di seluruh dunia. Kelompok ekstrimis Islam ini didirikan pada tahun 1989 oleh Osama bin Laden, Kelompok ini terkenal di seluruh dunia setelah serangan 11 September. Walaupun pemimpin utamanya yakni Osama dikabarkan sudah tewas, namun organisasi ini tetap hidup.

2. Hamas

Singkatan untuk "Harakat Al-Muqawama Al-Islamia", Hamas adalah kelompok sosio-politik teroris Palestina yang didirikan pada tahun 1987. Organisasi ini didirikan dengan tujuan Jihad dan untuk melepaskan Palestina dari penjajahan Israel. Dikenal karena pelaku bom bunuh diri yang pemberani, kelompok teroris ini secara signifikan didukung oleh Hizbullah untuk membunuh warga sipil Israel dan petugas pertahanan.

3. Taliban

Taliban adalah organisasi teroris yang didirikan oleh suku Pashtun dengan dukungan beberapa negara Islam seperti Arab, Chechen, Uzbek, Tajik Punjabi. Sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa. tujuan utamanya adalah mengusir pendudukan NATO di Afganistan dan sekitarnya.

4. Hezbollah

Salah satu kelompok teroris paling berbahaya di dunia. Kelompok teroris ini berpusat di Lebanon, namun juga eksis di Iran dan Suriah. Orientasi utamanya adalah memerdekakan negara-negara Syiah dari penjajahan Amerika serikat dan antek-anteknya.

5. Liberation Tiger of Tamil Eelam
Kelompok teroris paling berpengaruh di Sri Lanka, didirikan oleh Velupillai Prabhakaran pada bulan Mei 1976. Dan hingga kini dilarang di 32 negara di dunia karena aksinya yang telah banyak membunuh petinggi Sri lanka dan India

6. Kurdistan Worker’s Party
Dikenal sebagai PKK, kelompok ini didirikan pada 27 November 1978 di Turki dan berorientasi untuk memerdekakan negara kurdi. Wilayah operasinya berada di Turki, Iran, Suriah dan Irak.

7. Revolutionary Armed Forces of Colombia
Kelompok teroris Kolombia yang dianggap masih setia dengan paham Marxis-Leninis serta dianggap sebagai salah satu gembong perdagangan narkoba dunia. Didirikan tahun 1964 dan hingga kini tercacat ada 12 ribu pejuang dari kelompok ini yang setia menjarah uang orang-orang kaya untuk diberikan kepada masyarakat miskin.

8. Jamaat Ansar al-Sunna
Kelompok Teroris ini berdiri tahun 2003, kelompok ini adalah kelompok yang menentang pemerintahan Irak di masa Nouri al maliki serta penentang keras pendudukan Amerika serikat di negeri 1001 malam itu.

9. Aden-Abyan Islamic Army
Kelompok ini adalah kelompok Jihad Islam terkemuka di Timur tengah, Namun begitu basisi kelompok teroris ini berada di Yaman. Belum jelas kapan kelompok ini didirikan, namun mulai terkenal di dunia setelah peristiwa penculikan 16 turis pada tahun 1998 di kota

10. Armed Islamic Group of Algeria (GIA)
Kelompok teroris ini berdiri pada bulan Juli 1992. Kelompok ini adalah kelompok oposan pemerintah Aljazair yang selalu melakukan aksi-aksi per-oposisi-anya dengan teror. Kelompok ini mulai terkenal di dunia setelah ikut serta dalam aksi pembajakan pesawat Air France 8969 pada tahun 1994.